Blacklist PT Kharisma Purnawira Nugraha dari Lelang Alkes

Oleh : icha Abdillah | Rabu, 07 Oktober 2015 | 06:14 WIB



BACA JUGA :

    Wartakesehatan.com - Inspektorat Provinsi Banten belum menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait temuan pada kegiatan pengadaan alat kedokteran RSUD Banten berupa sarana penunjang pelayanan radiologi, andrologi, dan bedah thorax senilai Rp22.586.315.400 tahun anggaran 2014.

    Salah satu rekomendasi yang belum dilaksanakan yaitu perintah kepada Inspektur Provinsi Banten untuk segera membuat usulan daftar hitam (blacklist) terhadap PT Kharisma Purnawira Nugraha (PT KPN) selaku pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut.


    Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2014, BPK RI menemukan pengadaan alat kedokteran pada RSUD Banten tidak sesuai ketentuan senilai Rp22.586.315.400. Pengadaan alat kedokteran RSUD Banten berupa sarana penunjang pelayanan radiologi, andrologi, dan bedah Thorax senilai Rp22.586.315.400 diadakan dalam tahun anggaran 2014. Pengadaan tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian (kontrak kerja) pengadaan barang antara RSUD Banten dengan PT KPN No.900/2536099/KKPB/PU/RSUD/2014 tanggal 17 Oktober 2014 senilai Rp22.586.315.400. Jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalendar terhitung mulai 17 Oktober-15 Desember 2014.


    Namun jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut diubah dalam addendum perjanjian No.900/2536099/ADD- KKPB/PU/RSUD/2014 tanggal 8 Desember 2014 menjadi 110 hari kalender atau berakhir pada tanggal 3 Februari 2015. Pembayaran kepada PT KPN dilakukan berdasarkan SP2D tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp9.035.538.600. Pada tanggal 4 Februari 2015 dilakukan pemutusan kontrak karena RSUD menganggap PT KPN tidak sanggup menyelesaikan pemenuhan barang berupa CT Scan 128 slice sampai saat akhir kontrak.


    Pihak RSUD Banten melakukan pemutusan kontrak dengan PT KPN selaku rekanan karena pihak rekanan dianggap melakukan wan prestasi, yaitu tidak dapat menghadirkan barang yang dibutuhkan berupa CT Scan merek Philips dalam jangka waktu sesuai kontrak. Pemutusan kontrak tersebut dilakukan berdasarkan surat PPK kepada PT KPN No.900/2536099/Pem-KKPB/PU/RSUD/2015 tanggal 4 Februari 2015. Atas pemutusan kontrak tersebut, pihak RSUD Banten mengenakan tiga sanksi kepada rekanan, yaitu (1) pencairan jaminan pelaksanaan, (2) penyedia barang/jasa membayar denda, (3) penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.


    Berdasarkan berita acara serah terima (BAST) pekerjaan diketahui bahwa rekanan (PT KPN) telah menyelesaikan 40% dari total pekerjaan atau senilai Rp9.035.538.600. Dan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut, RSUD sudah membayar rekanan senilai Rp9.035.538.600 pada 30 Desember 2014. Berdasarkan dokumen kontrak yang diberikan PPTK, diketahui bahwa cara pembayaran kontrak adalah sekaligus, sedangkan cara pembayaran kontrak yang tertulis dalam summary report dokumen lelang tertulis lumpsum. Dengan demikian pembayaran RSUD Banten kepada PT KPN atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 40% tidak sesuai dengan cara pembayaran yang ditetapkan dalam kontrak.


    Hasil pemeriksaan lebih lanjut, PPTK belum mencairkan jaminan pelaksanaan senilai Rp677.538.840 karena jaminan pelaksanaan tersebut sudah kedaluwarsa. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan berakhir pada 3 Februari 2015 atau sama dengan batas waktu berakhirnya addendum kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 70 ayat (5) yang menyatakan antara lain bahwa jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang. BPK juga tidak mendapatkan dokumentasi berupa kajian dari manajemen tentang kelebihan dan kekurangan serta fungsi dari peralatan masing-masing merek/type yang dilelangkan


    Atas temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan Direktur RSUD Banten dan Kepala Biro Ekbang untuk menginstruksikan kepada PPK, PPTK, Koordinator PPTK dan ULP agar mengevaluasi kelayakan atas peralatan yang akan diadakan serta memiliki pemahaman yang memadai terhadap peralatan tersebut. Menginstruksikan Direktur RSUD Banten untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang telah melakukan pembayaran tidak sesuai kontrak lump sum. Memerintahkan Direktur RSUD Banten untuk memperbaiki prosedur penentuan HPS untuk meminimalkan kontak langsung antara distributor dan dokter untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.


    Memerintahkan kepada Direktur RSUD Banten untuk menginstruksikan PPK dan PPTK untuk senantiasa mendapatkan dan mendokumentasikan kajian tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peralatan yang diajukan dalam pengadaan. Memerintahkan Direktur RSUD Banten untuk menginstruksikan kepada PPK untuk mencairkan jaminan pelaksanaan atau menagihkan ke rekanan pelaksana sesuai nilai yang tercantum dalam jaminan pelaksanaan serta menyetorkannya ke Kas Daerah. Memerintahkan Inspektur Provinsi Banten untuk segera membuat usulan daftar hitam PT KPN dari PPK dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur RSUD Banten. Memerintahkan Direktur RSUD Banten untuk menindaklanjuti rekomendasi Inspektur Provinsi Banten sesuai ketentuan yang berlaku.


    Berdasarkan pantauan cadasbanten.com hingga saat ini nama PT Kharisma Purnawira Nugraha belum muncul di kolom daftar hitam portal Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Provinsi Banten. Ketua LPSE Banten, Ardius Prihantono mengatakan, semua perusahaan yang di-blacklist di Provinsi Banten pasti ditayangkan di portal LPSE Banten.


    Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Takro Jaka Roseno ditemui di kantornya Selasa, 6 Oktober 2015 mengakui, pihaknya belum membuat usulan daftar hitam untuk PT KPN. Jaka malah mengatakan pihaknya menunggu usulan dari RSUD Banten.


    “Yang berwenang mengusulkan (blacklist, red) itu SKPD terkait, yaitu RSUD. Inspektorat sifatnya menindaklanjuti. Nanti kita cek lagi, tapi prinsipnya (usulan blacklist) itu harusnya dari RSUD,” kata Jaka.
    Jaka menjelaskan, untuk rekomendasi BPK lainnya yaitu pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp677.538.840 dari pihak rekanan sudah direalisasikan 100% dan uangnya sudah disetorkan ke kas daerah.
    “Kalau yang itu (pencairan jaminan pelaksanaan, red) saya tahu persis, sudah direalisasikan 100 persen,” katanya

     




    Kontak Informasi Wartakesehatan
    PT. SIBER MEDIA ABADI

    Redaksi: redaksi[at]wartakesehatan.com
    Tlp/Fax: 021-86610709 / 021-86610709
    Iklan: marketing[at]wartakesehatan.com

    Baca Juga

      Komentar






      Warta Sehat - 1 minggu yang lalu

      PSBB Jilid II, Mari Kita Saling Jaga

      Wartakesehatan.com -Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar..
      Obat & Penyakit - 1 minggu yang lalu

      Obat Herbal untuk OTG Perkuat Imun Tubuh

      Wartakesehatan.com - Obat khusus untuk para pasien yang terinfeksi Virus Corona (Covid-19) hingga saat ini masih belum..
      Warta Sehat - 1 minggu yang lalu

      Ini Aturan untuk Pengunjung Hotel saat PSBB Jilid II

      Wartakesehatan.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi aktivitas pengunjung di hotel pada pembatasan sosial berskala..
      Liputan Khusus - 1 minggu yang lalu

      PAC PDI Perjuangan Cipayung Peduli : Teragendakan & Memutus Penyebaran Covid-19

      Wartakesehatan.com - Keterlibatan dan kepedulian organisasi politik PDI Perjuangan dalam rangka mengantisipasi penyebaran wabah..
      Warta Sehat - 1 minggu yang lalu

      Anies Tarik Rem Darurat, Ingat Perkuat Imun Tubuh

      Wartakesehatan.com - Kasus COVID-19 makin parah di Jakarta, banyak cluster-cluster baru yang ditemukan saat ini, bahkan..
      3 minggu yang lalu

      Satgas Remaja Anti Narkoba : Pengmas & Realisasi Tridarma UPN Veteran Jakarta

      Wartakesehatan.com - Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia maupun secara global semakin hari tak..
      Liputan Khusus - 3 minggu yang lalu

      UPN Veteran Jakarta Bersinergi, Lantik Satgas Remaja Anti Narkoba

      Wartakesehatan.com - Kepedulian pemerintah, dunia pendidikan dan pihak terkait serta keterlibatan kelompok masyarakat terhadap..
      Liputan Khusus - 4 minggu yang lalu

      PAC PDI Perjuangan Cipayung Gelar Bakti Sosial : Antisipasi Penyebaran Covid-19

      Wartakesehatan.com - Peran maupun kepedulian dari berbagai pihak mengatasi penanganan pandemi Covid-19 terus berlangsung,..
      Liputan Khusus - 1 bulan yang lalu

      Razia Masker Berlanjut Di Kecamatan Cipayung, Pelanggar Dikenakan Sanksi

      Wartakesehatan.com - Penyebaran wabah Covid-19 di tanah air maupun secara global yang belum terkendali menjadi tanggung jawab..
      Obat & Penyakit - 1 bulan yang lalu

      Dua Kombinasi Ini untuk Penyembuhan Pasien OTG

      Wartakesehatan.com - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menegaskan bahwa saat ini ada sejumlah kombinasi cara pengobatan untuk..

      +Indeks